Artikelini dilatar belakangi oleh kegiatan pertambangan yang banyak merusak lingkungan,yang berdampak sangat buruk bagi kehidupan manusia. Melalui artikel ini kita dapat mengetahui berbagai masalah atau kerusakan yang di akibatkan oleh kegiatan pertambangan yang tidak dikelola dengan baik, dan Apa itu AMDAL? – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Banyaknya pembangunan di berbagai wilayah pada suatu negara sudah tak bisa dihindari lagi karena demi kemajuan dan perkembangan untuk wilayah itu sendiri. Pembangunan yang dilakukan biasanya berupa beberapa sektor, seperti industri, pabrik, dan lain-lain. Dalam melakukan pembangunan sangat dibutuhkan suatu pemahaman tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL. Hal ini perlu dilakukan karena AMDAL dapat mencegah kerusakan lingkungan terjadi. Apabila kerusakan lingkungan dapat terjadi karena pembangunan, maka dapat membahayakan manusia terutama mereka yang tinggal di dekat pembangunan tersebut. Dengan adanya AMDAL, setiap pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan bisa membuat masyarakat sekitar masih merasa aman untuk tinggal di wilayah pembangunan. Seiring dengan perkembangan zaman sekaligus perkembangan zaman, AMDAL mulai mengalami perkembangan, sehingga bagi mereka yang ingin melakukan pembangunan harus dapat memahami perkembangan yang terjadi pada AMDAL. Pada umumnya akan membuat suatu dokumen AMDAL sebelum melakukan pembangunan. Dokumen AMDAL yang dibuat tersebut akan diperiksa oleh lembaga yang mengurusi permasalahan AMDAL. Oleh sebab itu, baik mereka yang ingin melakukan pembangunan atau lembaga yang mengurusi dokumen AMDAL harus benar-benar memahami tentang AMDAL. Dengan dokumen AMDAL yang telah dibuat, maka lembaga yang mengurusi AMDAL dapat memberikan keputusan apakah pembangunan dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan. Apabila dari dokumen AMDAL banyak hal yang dapat merugikan lingkungan, maka pembangunan tidak dapat dilaksanakan, begitu pun sebaliknya. Supaya dapat menggunakan dan memahami AMDAL dengan baik, maka kita perlu mengetahui tentang pengertian AMDAL, tujuan AMDAL, hingga manfaat dari AMDAL. Jika kita sudah mengetahui beberapa hal tersebut, maka wawasan kita tentang AMDAL akan bertambah. Artikel ini akan membahas tentang AMDAL lebih lanjut. Jadi, Grameds tetap baca artikel ini sampai habis ya. Pengertian AMDALSejarah Singkat AMDALTujuan AMDAL1. Memberikan Masukan Tentang Perencanaan Suatu Kegiatan Usaha atau Pembangunan2. Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup3. Memberikan Izin Usaha Atau Kegiatan4. Menjadi Acuan Perencanaan Pembangunan Pada Suatu Wilayah5. Untuk Dijadikan Sebuah Dokumentasi Legal Dan IlmiahManfaat AMDALManfaat AMDAL Untuk PemerintahanManfaat AMDAL Untuk Pemilik ModalManfaat AMDAL Untuk Pemilik ProyekManfaat AMDAL Untuk MasyarakatJenis AMDAL1. AMDAL Tunggal2. AMDAL MultisektoralKesimpulan Pada dasarnya, sebelum adanya AMDAL, ketika melakukan pembangunan sudah memerhatikan keberlangsungan dari lingkungan hidup yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup. Di dalam Undang-Undang tersebut ada banyak sekali tentang pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan zaman, Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup juga turut berkembang. Indonesia membuat suatu Peraturan Pemerintah yang di mana di dalam Peraturan tersebut dijelaskan pengertian tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sudah seharusnya bagi mereka yang ingin melakukan pembangunan harus memerhatikan kondisi lingkungan hidup apakah bisa rusak atau malah bisa berkembang. Sekitar 7 tahun kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 mengalami perbaikan, sehingga muncul Peraturan Pemerintah baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Pada PP ini, Analisis Dampak Lingkungan Hidup AMDAL dijelaskan secara lebih lengkap atau bisa dikatakan bahwa ada beberapa pengertian AMDAL, seperti AMDAL kegiatan multisektor, AMDAL kawasan, dan AMDAL regional. Bahkan PP ini, juga menjelaskan tentang instansi yang bertanggung jawab atas AMDAL dan komisi AMDAL. Adapun instansi yang dimaksud berdasarkan PP tersebut adalah Menteri atau Pimpinan lembaga non departemen berfungsi untuk melakukan sebuah perencanaan usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Selain itu, Gubernur Kepala daerah Tingkat I berfungsi untuk memberikan pengawasan terhadap kegiatan atau usaha yang ada di bawah wewenangnya. Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 1993, AMDAL kegiatan terpadu atau multisektoral adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi. AMDAL lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab. Sementara itu, masih dalam PP yang sama, AMDAL regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekonomi sistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, AMDAL adalah penilaian dampak positif dan negatif dari perencanaan sebuah proyek pembangunan yang melingkupi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa AMDAL adalah suatu hasil studi atau penilaian yang terhadap pembangunan yang dapat bersifat positif berdampak baik terhadap lingkungan dan bersifat negatif berdampak buruk terhadap lingkungan. Sejarah Singkat AMDAL Awal mulanya, AMDAL ini berasal dari Amerika Serikat sekitar tahun 1969 pada The National Environmental Policy Act of 1969 atau lebih dikenal dengan nama NEPA 1969. Dengan kehadiran NEPA 1969, sebuah sistem untuk mengendalikan dampak dari berbagai macam kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup. Sistem tersebut dibuat dalam ke dalam bentuk kebijakan atau peraturan. Hingga saat ini sistem yang mengatur tentang dampak pembangunan yang dapat merusak lingkungan hidup tersebut mulai digunakan oleh banyak negara termasuk Indonesia. Ketika sistem AMDAL mulai masuk ke Indonesia, maka pemerintahan Indonesia mulai membuat Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup. Akan tetapi, sebelum menggunakan Undang-Undang ini, pemerintah Indonesia masih menggunakan suatu kebijakan pembangunan berupa perencanaan program yang diawasi dengan sistem top down policy, planning, execution, dan control. Pada masa itu sistem pembangunan seperti itu berjalan sangat baik, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perlahan-lahan mulai terjadi kesenjangan pembangunan antara pusat dengan daerah. Kesenjangan itu dapat dilihat pada daerah-daerah di perbatasan yang di mana aksesnya masih belum memadai. Dalam pembangunan nasional akan dilaksanakan berdasarkan kebijakan, perencanaan program, dan rencana kegiatan proyek pembangunan. Pembangunan yang dilakukan dengan penuh perencanaan akan mengurangi kegagalan pada pembangunan tersebut. Perencanaan sebelum melakukan pembangunan ini sudah dilakukan sejak zaman pemerintahan Orde Baru. Di tahun tahun 1969 sudah ditetapkan Garis Besar Haluan Negara GBHN dan sebuah kebijakan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka panjang itu adalah pembangunan rencana pembangunan selama 25 tahun. Jangka menengah adalah rencana pembangunan selama 15 tahun. Jangka pendek adalah rencana pembangunan yang dilakukan selama 5 tahun. Pada saat itu, pemerintah Indonesia hanya memfokuskan kebijakan pembangunan demi kemajuan ekonomi dan pembangunan fisik mulai menyadari akan pentingnya memperhatikan lingkungan hidup saat melakukan pembangunan. Dengan kesadaran itulah, pemerintah Indonesia mulai membentuk suatu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup. Tidak sampai disitu saja, pemerintah Indonesia mulai memperbaiki kebijakan tentang AMDAL dengan membuat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Setelah menggunakan PP itu untuk melakukan pembangunan, pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan lebih dalam ketika melakukan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia ingin mengembangkan dan memperluas pembangunan bukan hanya sekadar berwawasan lingkungan saja, tetapi pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu, dibentuklah suatu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dibentuknya PP ini juga berdasarkan pada rumusan dari Panitia Konferensi Dunia yang dilaksanakan di Rio de Jeneiro pada tahun 1992. Konferensi tersebut dipimpin oleh Brudlant. Dari konferensi itu juga, Panitia UNCED United Nation Conference on Environmental Development memberikan sebuah gagasan berupa tema pembangunan berkelanjutan. Dalam tema pembangunan berkelanjutan tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dicapai, di antaranya, berwawasan lingkungan environmental sound, memberdayakan masyarakat community empowering, mengembangkan ekonomi lokal local economic development, dan memperkuat budaya strengthening of culture. Keinginan Indonesia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan memunculkan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah tersebut menggantikan PP Nomor 51 Tahun 1993 dan menghapus AMDAL regional atau wilayah. Kebijakan AMDAL perlahan-lahan semakin kuat seiring dengan adanya kebijakan pemerintah reformasi dan desentralisasi. Dengan kata lain, pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi menjadi memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang ada di daerahnya. Tujuan AMDAL Terdapat beberapa tujuan ketika AMDAL digunakan untuk melakukan pembangunan di suatu wilayah. Berikut ini tujuan dibuatnya AMDAL. 1. Memberikan Masukan Tentang Perencanaan Suatu Kegiatan Usaha atau Pembangunan Tujuan pertama dari AMDAL adalah bisa memberikan saran agar pembangunan atau kegiatan usaha yang dilakukan tidak mencemari dan merusak lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan dibuatnya AMDAL membuat kita tahu hal-hal yang perlu dilakukan agar pembangunan tidak mencemari dan merusak lingkungan hidup, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan semestinya. Dengan masukan tersebut, semua pihak yang tergabung di dalam suatu proyek pembangunan atau kegiatan usaha memiliki peran dalam menjaga lingkungan hidup. Selain itu, pembangunan akan berjalan dengan baik karena tidak akan melanggar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang lingkungan hidup dan AMDAL. 2. Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tujuan kedua dari adanya AMDAL adalah masyarakat menjadi informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup ketika sebuah proyek pembangunan berlangsung. Masyarakat akan merasa aman karena lingkungan hidup disekitarnya tidak rusak dan tidak tercemar. Bahkan, masyarakat sekitar juga bisa turut andil dalam proyek pembangunan yang sedang berjalan. Tujuan ini amat sangat berguna bagi masyarakat dan mereka yang melakukan proyek pembangunan karena sama-sama diuntungkan. Masyarakat dapat merasakan manfaat dari suatu pembangunan dan mereka pemilik modal dan pemilik proyek pembangunan dapat membangun dengan tenang, sehingga proyek pembangunan yang sudah jadi dapat bertahan lama. 3. Memberikan Izin Usaha Atau Kegiatan Tujuan AMDAL yang ketiga adalah pemerintah dapat memberikan izin usaha atau kegiatan. Sebuah izin untuk membangun usaha atau melakukan suatu kegiatan harus dimiliki oleh para pelaksana. Apabila suatu usaha atau kegiatan tidak memiliki izin, maka ada hal yang dapat merugikan lingkungan hidup dan bisa meresahkan kehidupan masyarakat di sekitar usaha yang dibangun dan kegiatan yang dilaksanakan. AMDAL menjadi salah satu syarat untuk membuat suatu usaha atau kegiatan. Hal ini dikarenakan AMDAL dapat memberitahukan informasi tentang lingkungan hidup kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat membuat keputusan apakah suatu usaha dan kegiatan yang akan dibangun dapat dilaksanakan atau tidak. 4. Menjadi Acuan Perencanaan Pembangunan Pada Suatu Wilayah Tujuan AMDAL yang keempat adalah menjadi acuan dalam membuat perencanaan pembangunan di suatu wilayah. Suatu pembangunan akan terlaksana dengan baik dan optimal jika dibuat suatu perencanaan yang matang. Salah satu rencana yang perlu diperhatikan ketika menyelenggarakan suatu pembangunan adalah membuat AMDAL. AMDAL bisa dikatakan memiliki peran yang cukup penting dalam keberhasilan suatu pembangunan karena tidak akan membuat mencemari dan merusak lingkungan hidup. Hal ini penting untuk dilakukan agar kondisi alam dapat terjaga dengan baik. 5. Untuk Dijadikan Sebuah Dokumentasi Legal Dan Ilmiah Tujuan AMDAL yang kelima adalah sebagai bentuk dokumentasi legal dan ilmiah. Pada tujuan ini, pemerintah dan pemilik proyek akan memiliki sebuah bukti yang legal, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak akan terhambat Selain itu, AMDAL juga bisa dijadikan sebagai suatu bukti ilmiah bahwa lingkungan hidup di sekitar pembangunan tidak akan rusak. Bukti ilmiah ini dapat dibuktikan dengan cara melakukan sebuah penelitian dan riset sebelum melakukan suatu proyek pembangunan. Manfaat AMDAL Dengan adanya AMDAL, mulai dari pemerintahan, pemilik modal, pemilik proyek, hingga bagi masyarakat itu sendiri akan bisa merasakan manfaatnya. Manfaat AMDAL Untuk Pemerintahan 1. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup. 2. Pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dapat dicegah. 3. Dapat menjaga suatu konsep “pembangunan berkelanjutan” agar pembangunan tetap terus berjalan. 4. Suatu kebijaksanaan tentang pengelolaan lingkungan hidup dapat diambil dan dilaksanakan dengan baik. Manfaat AMDAL Untuk Pemilik Modal 1. Dengan adanya AMDAL, pemilik modal bank mudah menyetujui dan memberikan modal pinjaman untuk suatu pembangunan. 2. Dengan adanya AMDAL, pemilik modal perseorangan atau kelompok tidak ragu untuk berinvestasi dalam suatu proyek pembangunan. Manfaat AMDAL Untuk Pemilik Proyek 1. Memberikan kepercayaan kepada pemerintah, pemilik modal, dan masyarakat bahwa proyek pembangunan yang dilaksanakan tidak akan mencemari lingkungan hidup dan merusak lingkungan hidup. 2. Dapat memberikan sebuah informasi tentang kondisi lingkungan hidup yang ada di sekitar proyek pembangunan. 3. Proyek pembangunan akan tetap berjalan tanpa harus mengkhawatirkan melanggar Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang yang berlaku. 4. Memberikan solusi dari permasalahan lingkungan hidup yang akan terjadi di kemudian hari. Manfaat AMDAL Untuk Masyarakat 1. Masyarakat bisa mengetahui bagaimana rencana pembangunan berlangsung. 2. Dapat mengawasi ketika proyek pembangunan sedang dilaksanakan. 3. Dapat mengetahui informasi, apakah proyek pembangunan menyebabkan kerusakan lingkungan atau tidak. 4. Memiliki andil selama proyek pembangunan berlangsung. Jenis AMDAL Pada dasarnya jenis AMDAL terbagi menjadi 4, tetapi ketika Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 muncul, jenis AMDAL menjadi dua. Hal ini dikarenakan AMDAL regional yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 sudah dihapus dengan tujuan untuk memperluas pembangunan yang bukan hanya berdasarkan lingkungan saja, tetapi menjadi pembangunan yang berkelanjutan. 1. AMDAL Tunggal AMDAL tunggal adalah suatu bentuk usaha atau kegiatan yang di mana kewenangannya dipegang oleh satu instansi atau perusahaan yang sangat memahami tentang usaha atau kegiatan yang sedang dilaksanakan. 2. AMDAL Multisektoral AMDAL multisektoral adalah sebuah hasil studi yang didalamnya berisi tentang dampak penting dari suatu kegiatan atau usaha yang sudah direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu ekosistem dan kewenangannya dipegang lebih dari satu instansi atau perusahaan. Kesimpulan AMDAL sangat penting untuk dilakukan sebelum melakukan pembangunan karena untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Apabila terjadi kerusakan lingkungan akan memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup, bahkan bisa menggagalkan suatu pembangunan. Oleh karena itu, bagi instansi atau perusahaan yang ingin melakukan pembangunan wajib memerhatikan kondisi lingkungan dan membuat AMDAL. BACA JUGA Perbedaan Cuaca, Iklim dan Musim 18 Pengertian Lingkungan Menurut Para Ahli dan Fungsinya 10 Manfaat Terumbu Karang bagi Kehidupan Biota Laut dan Manusia 15 Alasan Mengapa Kita Harus Menjaga Kelestarian Tanaman Bakau 15+ Manfaat Hutan yang Esensial bagi Kehidupan Bumi Sumber Dari berbagai macam sumber ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien Secaraumum, RTH di kota-kota besar dinilai sangat kurang, karena kebanyakan kota-kota yang ada di Indonesia ini direncanakan tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkung an. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) diatur dalam UU No. 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang , dalam klausul UU itu disebutkan ProyekPembangunan Giant Sea Wall. Permasalahan pembebasan lahan tak asing lagi bagi masyarakat pemilik lahan dan warga, itu merupakan berita yang kurang menggembirakan. sejumlah elemen masyarakat yang selama ini menolak kehadiran Giant Sea Wall di kawasan itu akan melakukan perlawanan sengit apabila pemerintah akhirnya menggunakan pendekatan
Diindonesia pembangunan nasional disusun atas dasar pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. AMDAL harus dilakukan untuk proyek yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting, karena ini memang yang dikehendaki baik oleh Peraturan Pemerintah maupun oleh Undang-undang, dengan tujuan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya
BABI PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (Menurut Brundtland Report dari PBB, 1987. Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, sustainable
DampakPositif Pembangunan 1. Kegiatan pembangunan akan membuka banyak lapangan kerja, hal ini dikarenakan banyaknya proyek-proyek yang membutuhkan sumber daya manusia. Berbagai ahli akan didatangkan untuk meyelesaikan suatu program tertentu seperti pembuatan ruas jalan tol, perumahan, dan lainnya. 2.
hasilpenelitian:1) dokumen ka disusun oleh konsultan dengan jumlah tenaga akhli kurang dari yang disyaratkan sehingga konsultan tidak mampu menelaah secara cermat, holistik dan integral dalam
AnalisisMengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diperlukan karena adanya undang-undang dan peraturan pemerintah yang menghendaki adanya AMDAL untuk dilakukan pada proyek-proyek yang akan dibangun. AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek pembanguan.
Pembangunanyang pesat di Kabupaten Pelalawan memberikan pula dampak negatif berupa meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. Hal ini terjadi karena pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat, yang pada akhirnya meningkatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut menjadi beban sosial, yang pada
.
  • g4wibryumo.pages.dev/49
  • g4wibryumo.pages.dev/148
  • g4wibryumo.pages.dev/319
  • g4wibryumo.pages.dev/309
  • g4wibryumo.pages.dev/143
  • g4wibryumo.pages.dev/319
  • g4wibryumo.pages.dev/68
  • g4wibryumo.pages.dev/56

    • mengapa banyak proyek pembangunan di indonesia yang kurang memperhatikan amdal